Hukum BPJS (2/2)

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ustadz saya ingin meminta penjelasan letak riba, gharar dan kezaliman pada asuransi kesehatan BPJS. Pada rubrik konsultasi beberapa edisi yang lalu Ustadz telah menjelaskan adanya ketiga unsur tersebut dalam BPJS sehingga hukumnya haram. Hanya, di sana belum dijelaskan di mana letak riba, gharar, dan kezalimannya. Jazakallah khayran. (Abu Hudzaifah, Sumut, 085275xxxxxx)

bpjs
Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan semua pengikut setia beliau sampai akhir zaman.

Benar bahwa telah saya sampaikan, asuransi BPJS Kesehatan yang diberlakukan di Indonesia mengandung ketiga unsur pengharam akad. Riba, gharar (ketidakjelasan/spekulasi), dan kezaliman. Salah satu saja dari ketiga unsur tersebut ada pada suatu akad, maka akad tersebut haram. Di BPJS Kesehatan ada ketiga-tiganya. Rinciannya yaitu sebagai berikut:

1. Riba ada pada denda yang dikenakan terhadap peserta (pemegang polis) yang terlambat membayar iuran. Dalam pandangan pengelola BPJS Kesehatan, peserta yang terlambat membayar iuran telah berutang dan terlambat melunasinya. Atas keterlambatannya, peserta dikenakan denda. Berapa pun besarannya denda itu adalah riba.Memang ada tiga kategori peserta BPJS Kesehatan. Pertama, PBI (Penerima Bantuan Iuran). Kategori ini murni gratis, disubsidi oleh pemerintah. PBI adalah warga negara Indonesia yang direkomendasikan sebagai warga yang tidak mampu.

Kedua, non-PBI yang diperuntukkan bagi PNS/POLRI/TNI, organisasi, lembaga dan perusahaan. Dana BPJS kategori ini sebagian besar (80-90 %) ditanggung oleh instansi yang bersangkutan dan sisanya (10-20 %) ditanggung oleh peserta. Untuk kategori ini, kecil kemungkinan terjadi keterlambatan pembayaran iuran. Sebab, pembayarannya menggunakan sistem auto debet atau potong gaji.

Ketiga, mandiri. Peserta kategori ini mesti membayar iuran rutin setiap bulannya. Jika terjadi keterlambatan membayar iuran maka terkena denda.

Dari ketiga jenis kategori ini, yang terkena aturan ribawi adalah peserta kriteria ketiga. Namun kita perlu mengingat bahwa ketiga kategori kepesertaan, dana yang terkumpul dikelola menjadi satu. Bisa jadi—sampai hari ini saya belum mendapatkan keterangan yang pasti—dana hasil denda juga dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Dengan begitu, seluruh peserta seolah-olah dipaksa makan riba dari pengolahan dana BPJS Kesehatan ini.

Belum lagi, untuk pengelolaan dana terkumpul yang—kalkulasi kasarnya ada sekitar Rp 6,912 triliun yang nantinya dikelola pemerintah—tidak ada jaminan hanya dikelola dengan cara yang sesuai syariah. Dana sebesar itu kiranya akan diinvestasikan ke sektor-sektor konvensional dan berbasis riba, seperti deposito berjangka, surat utang, obligasi korporasi, reksadana, properti, dan penyertaan langsung. Maka dana yang kemudian dikembalikan kepada rakyat dalam hal pelayanan kesehatan ini sudah terkontaminasi riba.

2. Mengenai gharar, karena asuransi BPJS Kesehatan ini tidak berbasis syariah berarti basisnya adalah asuransi konvensional, pun sudah jelas kandungan ribanya.Oleh karena itu, ia tidak dapat dikategorikan sebagai asuransi syariah. Oleh karena itu pula gharar yang disebut oleh para ulama ada pada semua asuransi konvensional ada pula di BPJS Kesehatan. Gharar itu ada pada ketidakpastian dana yang didapat saat menderita sakit: berapa, kapan, dan apakah akan mendapatkan atau tidak. Bisa jadi besar, bisa jadi pula kecil. Bisa jadi setahun setelah menjadi anggota, bisa jadi pula 10 tahun kemudian. Bisa jadi peserta mendapatkannya, bisa jadi juga tidak sama sekali.

3. Mengenai kezaliman, berdasarkan data yang saya dapatkan, tidak semua warga negara yang miskin dapat menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran). Besarnya dana yang harus ditanggung pemerintah menjadi faktor utamanya. Padahal dalam beberapa tahun ke depan direncanakan tidak ada warga negara yang tidak ikut. Maknanya, semua warga miskin pun harus ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan dan dalam hal ini menjadi peserta mandiri. Harus membayar iuran yang bagi warga miskin jumlahnya tidak sedikit.

Para PNS/POLRI/TNI dan karyawan di berbagai lembaga/perusahaan yang mempunyai anak lebih dari tiga pun berpotensi menjadi korban kezaliman ini. Sebab, anak yang iuran BPJS Kesehatannya dibiayai oleh pemerintah hanya anak pertama, kedua, dan ketiga. Untuk anak keempat dan seterusnya, iurannya secara otomatis akan diambilkan dari gaji orang tuanya. Otomatis yang berarti mau tidak mau atau terpaksa.

Dalam asuransi kesehatan syariah, para ulama mensyaratkan tidak boleh ada unsur paksaan terhadap calon peserta. Pemaksaan ini adalah sebentuk kezhaliman. Hal ini masih ditambah, orang-orang kaya dapat memilih kelas kamar opname dengan biaya iuran yang lebih mahal. Saat si kaya jatuh sakit, ia mendapatkan dana yang banyak yang sebagiannya adalah dana “milik” orang-orang miskin yang “terpaksa” ikut menjadi peserta.

Wallahu a’lam bish shawab.* 

*Makalah ini dinukil dari rubrik konsultasi Islam di Majalah An-Najah edisi 113. Rubrik ini diasuh oleh Ust. KH. Imtihan Asy-Syafi’iy -Direktur Ma’had Ali An-Nuur, Surakarta-

sumber : an-najah.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s